 |
| Foto :zarnuzi “ist”ITT |
Oleh: Zarnuzi, SKM., M.Epid (Anggota Perhimpunan Ahli Epidemiologi Kesehatan Indonesia,Cabang Jambi)
Peringatan Hari Bhayangkara setiap tanggal 1 Juli tidak hanya menjadi momentum untuk mengapresiasi dedikasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Lebih dari itu, peringatan ini mengajak kita memahami bahwa keamanan merupakan salah satu pemandangan utama tercapai derajat kesehatan masyarakat yang tertinggi-tingginya.
Dalam paradigma kesehatan modern, kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan rumah sakit, puskesmas, dokter, maupun obat-obatan. Organisasi
Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa kesehatan dipengaruhi oleh determinan sosial, seperti lingkungan, pendidikan, ekonomi, perilaku, dan keamanan. Tanpa
situasi yang aman dan tertib, pelayanan kesehatan tidak akan berjalan optimal,
investasi sulit berkembang, dan kualitas hidup masyarakat pun ikut menurun. Oleh karena itu, kesehatan masyarakat dan keamanan sejatinya merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.
Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa pembangunan kesehatan merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa melalui kolaborasi lintas sektor. Artinya, keberhasilan pembangunan kesehatan bukan hanya menjadi tugas tenaga kesehatan atau pemerintah daerah, melainkan juga memerlukan peran aparat penegak hukum, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, Polri memiliki kontribusi yang sangat besar. Peran kepolisian tidak berhenti pada penegakan hukum terhadap pelaku kriminal, tetapi juga
melindungi masyarakat dari berbagai ancaman yang berdampak langsung terhadap kesehatan.
Pengalaman selama pandemi COVID-19 menjadi bukti nyata. Polri berperan dalam
mendukung percepatan vaksinasi, mengawali distribusi vaksin hingga ke daerah-daerah
pengasingan, menjaga keamanan fasilitas kesehatan, membantu pelaksanaan pelacakan kontak, serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan. Sinergi antara tenaga kesehatan, pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam pengendalian pandemi di Indonesia.
Kontribusi Polri terhadap kesehatan masyarakat juga terlihat pada upaya
meningkatkan keselamatan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas masih menjadi salah
satu penyebab utama kematian, khususnya pada kelompok usia produktif. Di balik
setiap kecelakaan terdapat dampak kesehatan yang sangat besar, mulai dari
kematian, kecacatan permanen, trauma psikologis, hingga beban ekonomi keluarga.
Penegakan disiplin berlalu lintas, edukasi keselamatan berkendara, dan pengawasan
terhadap pelanggaran merupakan bentuk nyata upaya pencegahan di bidang kesehatan
masyarakat.
Di Provinsi Jambi, keterkaitan antara keamanan dan kesehatan tampak jelas pada
persoalan pertambangan emas tanpa izin (PETI). Aktivitas PETI di wilayah Sarolangun, Merangin, Bungo, Batanghari, dan beberapa daerah lainnya telah
menimbulkan kerusakan lingkungan, sedimentasi sungai, serta risiko pencemaran
merkuri. Paparan merkuri dapat mengganggu sistem saraf, ginjal, hingga perkembangan janin dan anak. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap PETI bukan semata-mata menjaga perdamaian, tetapi juga melindungi kesehatan masyarakat dan keinginan lingkungan. Demikian pula dalam pemberantasan narkotika. Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah kesehatan masyarakat sekaligus masalah keamanan.
Dampaknya meluas, mulai dari gangguan kesehatan jiwa, meningkatnya risiko penyakit menular, kriminalitas, kekerasan dalam rumah tangga, hingga hilangnya produktivitas generasi muda. Pendekatan yang menerapkan penegakan hukum, rehabilitasi, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat menjadi strategi yang harus terus diperkuat.
Peran Polri juga sangat penting dalam penanggulangan bencana. Saat banjir, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, maupun kecelakaan massal, aparat
menjadi kepolisian bagian penting dalam proses evakuasi, pengamanan wilayah,
distribusi bantuan, hingga mendukung pelayanan kesehatan darurat. Kehadiran
aparat memberikan rasa aman sehingga proses penyelamatan dan pemulihan dapat
berlangsung lebih cepat.
Ke depan, tantangan kesehatan masyarakat akan semakin kompleks. Perubahan iklim meningkatkan risiko bencana dan penyakit menular. Urbanisasi muncul masalah keselamatan lalu lintas dan polusi lingkungan. Kemunculan siber mulai mengancam keamanan data kesehatan masyarakat. Peredaran obat ilegal, makanan
berbahaya, dan produk kesehatan tanpa izin juga terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi. Seluruh tantangan tersebut membutuhkan sinergi yang lebih erat antara sektor kesehatan dan aparat penegak hukum.
Hari Bhayangkara menjadi momentum untuk memperkuat paradigma bahwa tugas
menjaga keamanan bukan hanya anggota yang melakukan kejahatan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang sehat bagi seluruh masyarakat. Polisi yang humanis, profesional, dan presisi akan menjadi mitra strategis dalam mewujudkan pembangunan kesehatan yang dapat diperpanjang.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bangsa tidak hanya dilihat dari angka rendahnya
kriminalitas. Keberhasilan juga tercermin dari meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu dan bayi, menurunnya prevalensi stunting, didalamnya menularkan penyakit, menguranginya korban kecelakaan lalu lintas, serta terciptanya lingkungan yang bersih dan aman.
Semua itu hanya dapat dicapai melalui kolaborasi. Hari Bhayangkara mengingatkan
kita bahwa keamanan adalah fondasi pembangunan, dan pembangunan kesehatan
merupakan investasi terbesar bagi masa depan bangsa.
Ketika keamanan dijaga dan kesehatan terlindungi, Indonesia akan semakin kuat, maju, dan sejahtera. Dirgahayu Bhayangkara ke-80. Teruslah menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, sekaligus mitra strategis dalam membangun Indonesia yang aman, sehat, dan berdaya saing. (Rinto)
