 |
| Foto : Yuzep Herman “ist”ITT |
INFOTEBOTERKINI.COM – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Tebo menyampaikan sejumlah catatan dan koreksi terhadap Nota Pengantar Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2026.
Pandangan akhir Fraksi PAN tersebut dibacakan oleh Yuzep Herman, S.Pdi , dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tebo. Pandangan fraksi disampaikan setelah mencermati nota pengantar Bupati serta hasil rapat dengar pendapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.
Fraksi PAN menegaskan, sejumlah catatan tersebut merupakan bentuk koreksi sekaligus masukan bersama agar kebijakan pemerintah daerah ke depan benar-benar memberikan dampak terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tebo.
Salah satu sorotan Fraksi PAN diarahkan kepada sektor pelayanan kesehatan, khususnya RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo .
Fraksi PAN meminta Bupati Tebo melalui Direktur RSUD Sultan Thaha Saifuddin agar penggunaan dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dilakukan secara tepat dan benar-benar diarahkan untuk peningkatan kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat.
Selain itu, Fraksi PAN mendorong RSUD untuk menambah tenaga dokter spesialis, khususnya dokter spesialis neurologi dan dokter anestesi . Fraksi juga meminta dilakukan evaluasi terhadap kinerja aplikasi SISRUTE agar sistem rujukan pasien dapat berjalan maksimal dan penanganan pasien menjadi lebih baik.
“Pelayanan kesehatan harus menjadi salah satu prioritas. Penggunaan anggaran harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh,” demikian substansi yang disampaikan Fraksi PAN dalam pandangan akhirnya.
Minta Dana CSR Perusahaan Dikelola Transparan
Fraksi PAN juga menyoroti pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Tebo.
Pemerintah daerah diminta mendorong perusahaan, baik swasta, BUMD maupun BUMN, agar lebih aktif menyalurkan dana CSR untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat.
Tidak hanya itu, Fraksi PAN meminta dilakukan evaluasi terhadap kepengurusan serta efektivitas Forum CSR Kabupaten Tebo .
Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan pengelolaan dana CSR dapat dilakukan secara lebih transparan, profesional dan akuntabel sehingga keberadaan perusahaan di Kabupaten Tebo memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.
Soroti PIP dan Tenaga Guru PPPK
Di sektor pendidikan, Fraksi PAN meminta Bupati melalui Dinas Pendidikan menambah pagu anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) non-PKH .
Penambahan anggaran tersebut diharapkan dapat mengakomodasi sekolah-sekolah yang telah mengajukan data calon penerima bantuan.
Fraksi PAN juga meminta Dinas Pendidikan segera melakukan inventarisasi tenaga guru PPPK penuh waktu dan paruh waktu . Langkah tersebut dinilai penting untuk mendokumentasikan kebijakan pemerintah pusat terkait beban pembayaran gaji yang akan ditanggung oleh pemerintah pusat.
73 Desa Bermasalah Jadi Sorotan
Sorotan cukup serius disampaikan Fraksi PAN terkait persoalan pemerintahan desa.
Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Fraksi PAN meminta Pemkab Tebo segera menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di tingkat desa.
Fraksi PAN menyebut, hingga saat ini terdapat 73 desa bermasalah di Kabupaten Tebo .
Kondisi tersebut dinilai tidak boleh dibiarkan bersifat larut-larut karena pemerintahan desa merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat sekaligus pengelola anggaran yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.
Fraksi PAN juga kembali mengingatkan agar pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan BUMDes diperketat dan dimaksimalkan.
Pengelolaan anggaran desa, menurut Fraksi PAN, harus mampu menghasilkan program yang memberikan manfaat nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
MTQ Disebut Sebagai Marwah Kabupaten Tebo
Fraksi PAN juga memberikan perhatian terhadap pembinaan keagamaan, khususnya pemberangkatan kafilah MTQ sebanyak 50 orang .
Pemerintah daerah melalui Bagian Kesra Setda Kabupaten Tebo diminta memaksimalkan proses pemberangkatan serta pembinaan kafilah MTQ.
Fraksi PAN menilai MTQ merupakan salah satu bagian dari marwah Kabupaten Tebo. Apabila pelatihan dan dukungan terhadap kafilah tidak maksimal, dampaknya akan berdampak terhadap prestasi putra-putri terbaik Tebo di masa mendatang.
LPJU Rusak Berbulan-bulan
Infrastruktur pribadi juga tidak luput dari perhatian Fraksi PAN.
Melalui Dinas PUPR, pemerintah daerah diminta memenuhi kebutuhan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) , terutama di desa-desa yang membutuhkan penerangan.
Fraksi PAN menyebut masih banyak LPJU yang mengalami kerusakan. Bahkan berdasarkan pemantauan mereka, terdapat lampu penerangan yang rusak selama berbulan-bulan dan sebagian lainnya disebut hampir mencapai satu tahun.
Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditangani karena keberadaan LPJU berkaitan dengan keselamatan pengguna jalan sekaligus keamanan masyarakat.
Persawahan Tadah Hujan Kuamang dan Embung Rusak
Fraksi PAN juga meminta perhatian pemerintah terhadap kondisi persawahan tadah hujan di Kabupaten Tebo, salah satunya persawahan di Desa Kuamang, Kecamatan VII Koto .
Menurut Fraksi PAN, persawahan tersebut sebelumnya telah memiliki embung. Namun, fasilitas tersebut saat ini tidak dapat berfungsi secara maksimal akibat mengalami kebocoran dan longsor.
Oleh karena itu, Fraksi PAN meminta Bupati melalui dinas terkait segera membantu menurunkan alat berat untuk memperbaiki kondisi embung tersebut sehingga dapat kembali berfungsi untuk mendukung kebutuhan pertanian masyarakat.
Angkutan CPO PT SMS Disorot, PAN Minta Tindakan Tegas
Salah satu poin yang cukup mendapat perhatian dalam pandangan akhir Fraksi PAN adalah persoalan angkutan CPO PT SMS .
Fraksi PAN meminta Bupati melalui dinas terkait mengambil tindakan tegas terhadap angkutan CPO milik PT SMS yang dinilai membawa muatan melebihi tonase melalui ruas jalan Pal 12 hingga Blok E, Kecamatan Rimbo Ilir .
Fraksi PAN menilai kendaraan CPO yang tidak sesuai dengan ketentuan Andalalin berpotensi memberikan dampak terhadap kondisi jalan, terutama ruas jalan tersebut baru dibangun menggunakan dana pinjaman.
Kekhawatiran Fraksi PAN adalah kerusakan jalan dapat kembali terjadi apabila kendaraan dengan muatan berlebih terus melintas di ruas tersebut.
Oleh karena itu, Fraksi PAN meminta pemerintah daerah memerintahkan PT SMS menggunakan jalan TMMD sebagai jalur alternatif angkutan CPO , sehingga ruas jalan yang baru dibangun dapat lebih terjaga dan tidak cepat mengalami kerusakan.
Delapan poin catatan tersebut menjadi penting Fraksi PAN dalam menyikapi Perubahan APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2026.
Fraksi PAN berharap seluruh masukan tersebut tidak berhenti sebagai catatan dalam rapat paripurna, namun dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Tebo melalui OPD terkait.
Menurut Fraksi PAN, perubahan APBD harus diarahkan untuk menjawab permasalahan nyata masyarakat, memperbaiki kualitas pelayanan publik, memperkuat pembangunan desa, meningkatkan infrastruktur serta memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Tebo.
Pandangan akhir Fraksi PAN tersebut kemudian ditutup dengan permohonan maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan serta ucapan terima kasih kepada seluruh peserta rapat paripurna. (rintorezki-ITT)
