 |
| Foto : Gambar ilustrasi “ist”ITT |
INFOTEBOTERKINI.COM,- Program revitalisasi sekolah merupakan salah satu program strategis Pemerintah Pusat yang bertujuan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan guna menunjang proses belajar mengajar.
Program ini dilaksanakan dengan sistem swakelola oleh masing-masing satuan pendidikan dengan nilai anggaran yang terbilang besar.
Dalam pelaksanaannya, program tersebut diatur agar melibatkan masyarakat sekitar dan tidak berorientasi pada keuntungan. Pasalnya, setiap komponen pekerjaan telah memiliki perhitungan biaya dan honor yang telah ditetapkan sesuai ketentuan.
Namun demikian, besarnya anggaran yang dikelola langsung oleh satuan pendidikan menjadi perhatian serius berbagai pihak. Mengingat sekolah bukanlah institusi yang secara khusus memiliki kompetensi di bidang konstruksi, pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dinilai harus dilakukan secara maksimal.
Menyikapi hal tersebut, Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Tebo (GEMAKATO) meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengawasi secara ketat seluruh proses pelaksanaan revitalisasi sekolah agar tujuan pemerintah benar-benar tercapai dan tidak membuka celah terjadinya penyimpangan.
Ketua GEMAKATO Tebo, Rengki Delfika, mengungkapkan bahwa kebingungan memperoleh informasi dari tiga sekolah dasar yang menerima program revitalisasi dengan nilai anggaran yang cukup fantastis dan dikerjakan dalam waktu yang bersamaan.
“Saya mendapat informasi ada tiga sekolah dasar yang menerima program revitalisasi dengan nilai anggaran yang sangat besar dan dikerjakan secara bersamaan. Satuan pendidikan tentu belum memiliki rekam jejak menangani pekerjaan konstruksi dengan skala seperti ini.
Oleh karena itu, saya berharap APH benar-benar mengawasi setiap tahapan pelaksanaannya agar tidak terjadi penyimpangan ataupun upaya mencari keuntungan pribadi dari program yang seharusnya murni untuk kepentingan dunia pendidikan,” tegas Rengki.
Saat ditanya mengenai sekolah mana saja yang dimaksud, Rengki mengaku hingga saat ini memutuskan belum memperoleh data yang pasti.
“Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi resmi mengenai sekolah mana saja yang menerima program tersebut. Untuk memperoleh data yang valid, tentu hal itu perlu dikonfirmasi ke Dinas Pendidikan,” tutupnya.(RR)
