 |
| Foto : Sekda Tebo “ist”ITT |
INFOTEBOTERKINI.COM – Penanganan polemik yang terjadi di Desa Bukit Pamuatan, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo, kembali menjadi sorotan. Masyarakat mengeluhkan lambannya tanggapan Pemerintah Kabupaten Tebo, khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dalam mengungkap berbagai permasalahan yang telah lama diberitakan.
Keluhan warga semakin menguat setelah hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kabupaten Tebo yang digelar pada 25 Mei 2026 hingga kini dinilai belum menghasilkan langkah-langkah konkret di lapangan.
Padahal, dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Tebo, Yuzep Herman, tersebut menyebutkan berbagai dugaan persoalan, mulai dari otoritas, penjualan tanah kas desa, hingga dugaan pungutan pembohong.
Masyarakat Desa Bukit Pamuatan menilai tindak lanjut lambannya dari pemerintah telah menimbulkan keresahan dan memunculkan kesan seolah-olah berbagai laporan yang disampaikan warga tidak menjadi prioritas untuk segera diselesaikan.
Sorotan terhadap kinerja OPD akhirnya sampai ke Bupati Tebo. Menindaklanjuti laporan masyarakat serta pengaduan dari Forum Rakyat Indonesia Cinta Hukum (FRICH) Provinsi Jambi, Bupati Tebo memerintahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo, Dr. Sindi, untuk memimpin langsung tim investigasi ke lapangan.
Saat dikonfirmasi, Sekda Tebo membenarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tebo akan segera turun melakukan pemeriksaan.
Benar, terkait laporan masyarakat Serai Serumpun, kami sudah melakukan pertemuan dengan instansi terkait.Pada Selasa, 28 Juli 2026, tim akan melakukan investigasi ke Desa Bukit Pamuatan, ujar Dr. Sindi.
Ia menjelaskan, hasil investigasi nantinya akan dilaporkan kepada Bupati Tebo dan Komisi I DPRD Kabupaten Tebo sebagai bahan evaluasi sekaligus dasar pengambilan keputusan.
“Jika terbukti ada pelanggaran yang dilakukan oleh oknum kepala desa, tentu pemerintah daerah akan mengambil langkah tegas. Bisa saja dilakukan penghentian sementara guna mencegah pemberian izin,” tegasnya
Masyarakat berharap investigasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tebo tidak sekedar menjadi formalitas, melainkan mampu mengungkap fakta secara objektif, transparan, dan profesional. Warga juga meminta pemerintah bergerak cepat agar dugaan pelanggaran yang selama ini menjadi perhatian publik memperoleh kepastian hukum serta penyelesaian yang jelas.
Kini perhatian masyarakat tertuju pada hasil investigasi tersebut. Warga berharap Pemerintah Kabupaten Tebo dapat menunjukkan komitmennya dalam menegakkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel, serta tidak ragu mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan apabila ditemukan adanya pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan tim investigasi.( RR )
