 |
| Foto :Suasana RDP di dprd kabupaten tebo “ist”ITT |
INFOTEBOTERKINI.COM, – Setelah sempat menuai mengecewakan masyarakat karena belum adanya langkah nyata dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tebo pasca Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Tebo, akhirnya Komisi I DPRD Kabupaten Tebo memastikan akan turun langsung ke Desa Bukit Pemuatan, Kecamatan Serai Serumpun, guna melihat fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tebo, Yusep Herman, S.Pd.I , menegaskan bahwa mengajukan tidak ingin persoalan yang sedang menjadi sorotan publik tersebut terus berlarut-larut tanpa kejelasan.
"Kami akan segera membuat surat resmi sesuai hasil RDP. Insya Allah Senin, 22 Juni 2026, kami akan menyampaikannya untuk turun langsung ke lapangan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak PMD Kabupaten Tebo," ujar Yusep Herman kepada awak media.
Menurut Yusep, alasan PMD Kabupaten Tebo belum turun sebelumnya karena masih fokus menyelesaikan tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak yang baru saja berlangsung di Kabupaten Tebo. Namun demikian, DPRD menilai permasalahan yang terjadi di Desa Bukit Pemuatan juga harus segera mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan keresahan yang berkepanjangan di tengah masyarakat.
Langkah Komisi I DPRD Tebo ini disambut positif oleh masyarakat Bukit Pemuatan yang selama ini mengintip tindak lanjut hasil RDP. Warga menilai, kehadiran langsung DPRD dan instansi terkait di lapangan sangat penting untuk memastikan fakta yang sebenarnya, sekaligus menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.
Selama beberapa waktu terakhir, masyarakat merasa kebingungan karena belum adanya kejelasan mengenai proses penanganan masalah yang terjadi di desa mereka. Kondisi tersebut bahkan memunculkan berbagai spekulasi yang berpotensi memperkeruh suasana apabila tidak segera dilakukan verifikasi secara langsung.
"Kami hanya ingin semuanya jelas. Kalau memang ada persoalan, silakan dibuka secara terang-benderang. Kalau tidak ada, masyarakat juga berhak mendapatkan penjelasan resmi," ujar salah seorang warga.
Sementara itu, Divisi Informatika Fast Respon Indonesia Center (FRIC) DPW Provinsi Jambi yang selama ini juga mengawali permasalahan tersebut menilai langkah Komisi I DPRD Tebo untuk turun langsung ke lapangan merupakan bentuk keseriusan dalam mencari fakta dan memastikan permasalahan diselesaikan secara objektif.
Ketua Divisi Informatika FRIC DPW Provinsi Jambi, Hamdi Zakaria, A.Md, mengatakan bahwa masyarakat selama ini hanya menunggu kepastian dan tindakan nyata dari pemerintah daerah.
“Yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukan lagi sekadar pembahasan di atas meja, tetapi langkah konkret untuk melihat langsung kondisi yang sebenarnya. Dengan turunnya Komisi I DPRD Tebo ke lapangan, kami berharap seluruh fakta dapat dibuka secara transparan sehingga tidak ada lagi ruang bagi spekulasi maupun informasi yang simpang siur,” tegas Hamdi.
Rencana turun lapangan yang akan dilakukan Komisi I DPRD Tebo kini menjadi harapan baru bagi masyarakat Desa Bukit Pemuatan. Publik yang menunggu apakah kunjungan tersebut nantinya mampu mengungkap fakta-fakta yang selama ini menjadi polemik dan memberikan kepastian atas berbagai persoalan yang terjadi.
Masyarakat berharap kunjungan lapangan tersebut tidak hanya menjadi formalitas semata, melainkan benar-benar menghasilkan langkah nyata dan rekomendasi yang tegas. Sebab, semakin lama permasalahan ini dibiarkan tanpa kejelasan, semakin besar pula pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat mengenai keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Desa Bukit Pemuatan.
Kini, sorotan publik tertuju pada Senin, 22 Juni 2026. Masyarakat menunggu pembuktian bahwa hasil RDP DPRD Tebo bukan hanya berhenti di ruang rapat, melainkan melanjutkan tindakan nyata untuk mengungkap fakta di lapangan dan memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
( Red-ITT )
