 |
| Tangkapan layar akun tiktok Inda Utama, foto : Ist |
INFOTEBOTERKINI.COM, - Sebuah video yang beredar di media sosial TikTok melalui akun @Indra Utama memicu sorotan publik. Dalam video tersebut, terlihat sejumlah camat se-Kabupaten Tebo berjoget bersama dengan iringan organ tunggal dalam suasana yang disebut sebagai kegiatan halal bihalal pasca Lebaran Idul Fitri.
Kegiatan tersebut langsung menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Tidak sedikit yang menyayangkan sikap para pejabat tersebut, mengingat saat ini pemerintah tengah gencar mendorong efisiensi anggaran di berbagai sektor.
Sejumlah kalangan menilai, momentum seperti ini seharusnya dimanfaatkan untuk menunjukkan empati dan keseriusan dalam melayani masyarakat, bukan justru menampilkan euforia yang dianggap kurang tepat situasi. Terlebih, di tengah berbagai tantangan pelayanan publik yang masih dirasakan sebagian warga.
Sorotan juga datang dari insan pers di Kabupaten Tebo. Sebagai bagian dari kontrol sosial, media memiliki peran penting dalam menyuarakan hal-hal yang dinilai perlu mendapat perhatian publik. Beberapa pihak media menilai kegiatan tersebut mencerminkan kurangnya sensitivitas terhadap kondisi yang sedang dihadapi masyarakat.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda halal bihalal. Namun demikian, muncul pertanyaan di tengah masyarakat: siapa yang memberikan izin atas kegiatan tersebut? Apakah kegiatan ini merupakan agenda resmi yang diketahui oleh pimpinan daerah seperti bupati atau sekretaris daerah, ataukah hanya inisiatif internal semata?
Kritik pun menguat, mempertanyakan sejauh mana pelayanan publik telah berjalan optimal. “Apakah seluruh kebutuhan masyarakat sudah benar-benar terpenuhi sehingga para camat dapat bersantai seperti ini?” menjadi salah satu suara yang berkembang di tengah publik.
Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait mengenai kegiatan tersebut. Masyarakat pun berharap adanya penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan persepsi negatif yang berkepanjangan.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa setiap tindakan pejabat publik akan selalu berada dalam pengawasan masyarakat. Transparansi, empati, dan profesionalitas dinilai tetap harus menjadi prioritas utama, terlebih di tengah kebijakan efisiensi yang sedang dijalankan. (Red-ITT)
