 |
| Bupati Tebo, Agus Rubiyanto (kanan) saat audiensi di kantor Kemendagri, foto : Ist |
INFOTEBOTERKINI.COM, - Bupati Tebo, Agus Rubiyanto, melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (9/3/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah langkah strategis dalam rangka memperkuat pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kapasitas fiskal Pemerintah Kabupaten Tebo.
Dalam kesempatan itu, Bupati Tebo Agus Rubiyanto menyampaikan berbagai hal terkait kondisi keuangan daerah, termasuk upaya optimalisasi pendapatan daerah serta penguatan tata kelola anggaran agar lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, penguatan tata kelola keuangan daerah menjadi hal penting guna mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Tebo. Selain itu, diskusi juga menyoroti berbagai peluang dukungan kebijakan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, khususnya dalam pembinaan pengelolaan keuangan daerah serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan.
Sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat diperlukan untuk memastikan pembangunan daerah dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Kami berharap melalui koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat, Kabupaten Tebo dapat terus meningkatkan kemandirian fiskal serta memperkuat pengelolaan keuangan daerah guna mendukung berbagai program pembangunan,” ujar Agus Rubiyanto.
Sementara itu, pihak Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri juga memberikan sejumlah arahan dan masukan terkait strategi pengelolaan keuangan daerah. Di antaranya peningkatan kualitas perencanaan anggaran, penguatan sistem pengawasan, serta optimalisasi potensi pendapatan asli daerah (PAD).
Pertemuan tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Tebo dengan pemerintah pusat dalam upaya mendorong pembangunan daerah yang lebih maju, transparan, dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Koordinasi ini menjadi langkah penting untuk memperkuat pengelolaan keuangan daerah dan memastikan program pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif,” ungkap sumber dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri. (Red-ITT).
